Abhan, Ketua Bawaslu.
Abhan, Ketua Bawaslu.

Sanksi di Pilkada dan Kewenangan Bawaslu & KPU

POLITIK

JAKARTA, publikreport.com – Di dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menurut Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, ada 2 sanksi, yakni yang sifatnya administratif dan yang sifatnya pidana. Sanksi yang sifatnya administratif itu murni menjadi kewenangan Bawaslu dan juga bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum).

“Sanksi administrasi ini bisa berupa teguran atau menghentikan proses yang dilakukan oleh pasangan calon nantinya. Sanksi administratif sifatnya administrasi, bisa teguran maupun saran perbaikan atau menghentikan sebuah proses yang sedang berjalan,” kata Abhan menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) secara daring (dalam jaringan), Selasa 08 September 2020.

Terkait persoalan protokol kesehatan, Abhan mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Pilkada tidak mengatur mengenai sanksi pidana soal protokol kesehatan ini. Sementara sanksi administratif diatur di PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), tapi yang terkait dengan sanksi pidananya memang tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, dalam Pilkada ada undang-undang lain di luar Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang bisa diterapkan manakala ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tahapan Pilkada ini.

Mengenai sanksi pidana, Abhan menjelaskan, ketika ada pelanggaran protokol kesehatan ada undang-undang misalnya di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 212 yang menyebutkan misalnya bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana paling lama satu tahun,” atau di Pasal 218, “Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana paling lama empat bulan.”

”Ada juga di Undang-undang Nomor 6 tahun 2018, yaitu soal tentang karantina kesehatan yang dalam Pasal 93 menyebutkan “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan maksimal dipidana 1 tahun dan ada juga di Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular,” beber Abhan.

Hal ini, Abhan melanjutkan, wilayahnya pidana umum maka menjadi murni kewenangan penyidik kepolisian beserta jaksa sehingga tugas Bawaslu adalah meneruskan persoalan tersebut kepada penyidik polisi untuk bisa melakukan tindakan.

Di dalam peraturan bupati/gubernur/wali kota, Abhan menyebutkan pada perda (peraturan daerah) masing-masing yang juga mengenakan sanksi-sanksi administratif dan juga sanksi pidana.

”Tetapi menurut kami terkait dengan protokol kesehatan ini yang paling penting adalah upaya pencegahan. Karena apa artinya penindakan kalau sudah memang banyak kerumunan dan menyebabkan banyak orang tertular. Maka action yang harus kita lakukan bersama adalah agar jangan sampai terjadi kerumunan,” ujarnya.

Kalau ada kerumunan, Abhan menyebutkan, maka harus bersama-sama yang punya kewenangan untuk bisa membubarkan kerumunan-kerumunan massa ketika masa tahapan-tahapan pilkada itu.

”Terkait dengan soal kapolri, penundaan penyidikan saya kira ini tidak membatasi, artinya tidak berlaku untuk tindak pidana pemilihan. Jadi kalau tindak pidana pemilihan sepaham saya tetap berjalan, kalau tindak pidana yang terkait dengan persoalan pemilihan tetap jalan,” jelasnya.

Leave a Reply