Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin saat memberikan arahan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 serta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018 - 2023 di Makassar, Rabu, 20 Desember 2018.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin saat memberikan arahan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 serta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018 - 2023 di Makassar, Rabu, 20 Desember 2018.

SDM Aparatur Harus Jadi Atensi Penuh Kepala Daerah

MAKASSAR, publikreport.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin mengingatkan, reformasi birokrasi bukan semata untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam melayani rakyat. Namun yang terpenting meletakkan pondasi yang dibutuhkan bangsa untuk memenangkan persaingan global. Dalam hal ini, peran kepala daerah sangatlah penting bagi perluasan akses pelayanan publik hingga ke pelosok daerah, penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengembangan tata laksana lembaga yang semakin menjawab harapan publik.

“Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia adalah aset utama kemajuan bangsa. Kita jangan berpikir lagi bahwa Indonesia luas geografinya besar, dengan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Jika kualitas SDM kurang baik, siapa yang akan mengelola itu semua?” ujar Syafruddin saat memberikan pengarahan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun  Anggaran (TA) 2019 serta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018-2023 di Makassar, Rabu, 20 Desember 2018.

Kepala daerah, Syafruddin menegaskan, harus memberikan atensi penuh pada pembangunan dan pengembangan SDM aparatur negara.

Kondisi SDM, Syafruddin menjelaskan, terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2016, menurut hasil asesmen/penelitian UNDP, IPM Indonesia menduduki peringkat 113 dari 188 negara dengan nilai indeks komposit 0,689. Indonesia tergolong negara dengan pembangunan manusia sedang.

Pada postur ASN, saat ini terdapat 4,37 juta PNS, yang tersebar pada total 696 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda), dengan kondisi persebaran belum ideal. Pasalnya, PNS didominasi kelompok fungsional umum (43%), usia 51 tahun (20,36%), serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) kategori kompetensi dan performa rendah (34,5%).

Oleh karena itu, dalam rekrutmen CPNS pada tahun 2018 persebaran ASN diubah. Dari total formasi CPNS sejumlah 238.015, 52 persen diantaranya untuk tenaga pendidikan, 25 persen tenaga kesehatan, dan hanya 23 persen tenaga teknis/infrastruktur. Pemerintah mengutamakan kualitas tanpa mengenyampingkan kebutuhan negara untuk menghadirkan pelayanan publik untuk masyarakat.

“Kita mencatat ada 3.627.811 pelamar. Hingga berakhirnya periode Seleksi Kompetensi Bidang, tingkat kelulusan sudah mencapai 65,47% secara nasional,” papar Syafruddin.

BACA JUGA: ASN Diminta Banyak Membaca

Leave a Reply