Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Minahasa Selatan (Minsel), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) FX Winardi Prabowo didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel, I Wayan Eka Miartha, Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Minsel, Komisaris Polisi (Kompol) Achmad Sutrisno dan Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim), Ajun Komisaris Polisi (AKP) Rio Gumara pada konferensi pers Rabu 21 Agustus 2019 di Mapolres Minsel.
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Minahasa Selatan (Minsel), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) FX Winardi Prabowo didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel, I Wayan Eka Miartha, Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Minsel, Komisaris Polisi (Kompol) Achmad Sutrisno dan Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim), Ajun Komisaris Polisi (AKP) Rio Gumara pada konferensi pers Rabu 21 Agustus 2019 di Mapolres Minsel.

Sejumlah Oknum ASN Mitra Jadi Tersangka Kasus Korupsi

HUKUM

AMURANG, publikreport.com – Kepolisian Resort (Polres) Minahasa Selatan (Minsel) menetapkan empat orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Keempat oknum ASN itu, masing-masing berinisial JSK, OW, OM dan SG. Modus mereka menilep uang rakyat adalah dengan kegiatan yang disinyalir fiktif.

Sudah P21. Jadi hari ini (Rabu 21 Agustus 2019), berkas perkara dan tersangka sudah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel untuk diproses lanjut,” ungkap Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Minsel, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) FX Winardi Prabowo pada konferensi pers Rabu 21 Agustus 2019 di Mapolres Minsel

Keempat tersangka ini, menurut Winardi, diduga menyalahgunakan uang negara pada kegiatan di Inspektorat Kabupaten Minsel.

Penyelidikan telah dilakukan sejak 2015 lalu. Jumlah tersangkanya empat orang,” katanya.

Peran keempat tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu, Winardi menjelaskan, berbeda-beda. Tersangka JSK diduga memerintahkan pembayaran fiktif untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan. Kemudian, dibantu bendahara pengeluaran, membuat pertanggungjawaban SP2D, sehingga terjadi perintah pembayaran terhadap sejumlah uang. Pertanggungjawaban kegiatan ini juga dibantu oleh OW dan OM.

Akibat kegiatan yang diduga fiktif itu, Winardi melanjutkan, negara dirugikan ratusan juta rupiah.

Negara ditaksir dirugikan Rp.873.000.000, yang diambil dari DIPA Rp4,5 miliar Tahun Anggaran (TA) 2013,” bebernya.

Turut hadir pada konferensi pers ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel, I Wayan Eka Miartha, Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Minsel, Komisaris Polisi (Kompol) Achmad Sutrisno dan Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim), Ajun Komisaris Polisi (AKP) Rio Gumara. | RIO YANTO

Leave a Reply