Sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Minut peserta mengikuti rapid test yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Minut melalui Dinkes.
Sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Minut peserta mengikuti rapid test yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Minut melalui Dinkes.

Sejumlah Peserta RDP Menolak di-Rapid Test

MINUT, publikreport.com – Peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) sebelum masuk ke ruang pembahasan menjalani rapid test, Senin 27 Juli 2020. Namun, sayangnya dari pantauan terlihat sejumlah peserta RDP terkesan enggan menjalani pemeriksaan yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Minut melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), kendati tetap mengikuti rapat itu.

Diketahui RDP ini terkait penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) dan pembayaran perangkat desa. RDP ini melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakata (ormas) serta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Minut.

Kepala Dinkes Kabuapten Minut, Alain Beyah saat dikonfirmasi mengatakan jika crapid test ini merupakan screening atau pemeriksaan awal untuk mengetahui peserta yang reaktif atau non reaktif.

“Kalau reaktif, nanti akan dijadualkan pemeriksaan swab test. Tapi pemeriksaan ini tidak ada unsur pemaksaan sebelum masuk rapat,” jelasnya.

Salah satu tokoh masyarakat Minut, Piet Luntungan menolak jika dalam kegiatan RDP harus ada rapid test. Alasannya, dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI) Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, rapid test tidak lagi diberlakukan. Menurutnya, rapid test Covid-19 hanya dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus seperti pada pelaku perjalanan.

Leave a Reply