Penandatanganan berita acara kesepakatan sengketa batas wilayah antara Desa Watutumou III dan Desa Kolongan Tetempangan di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu12 Februari 2020, oleh hukum tua (kumtua) kedua desa disaksikan Camat Kalawat, Alexander Warbung, perangkat desa dan tokoh masyarakat kedua desa.
Penandatanganan berita acara kesepakatan sengketa batas wilayah antara Desa Watutumou III dan Desa Kolongan Tetempangan di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu12 Februari 2020, oleh hukum tua (kumtua) kedua desa disaksikan Camat Kalawat, Alexander Warbung, perangkat desa dan tokoh masyarakat kedua desa.

Sengketa Batas Wilayah Desa Watutumou III dan Kolongan Tetempangan Selesai

AIRMADIDI, publikreport.com – Sengketa batas wilayah antara Desa Watutumou III dan Desa Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berlangsung bertahun-tahun, akhirnya dapat diselesaikan Pemerintah Kecamatan Kalawat. Camat Kalawat, Alexander Warbung, Rabu 12 Februari 2020, memediasi dengan mempertemukan kedua pemerintah desa untuk membicarakan letak batas desa yang sebenarnya.

Pertemuan penyelesaian batas desa ini dimulai dengan kunjungan ke batas desa yang menjadi objek sengketa di wilayah jaga 8 kedua desa. Selanjutnya diadakan penandatanganan berita acara kesepakatan yang ditandatangani hukum tua (kumtua) kedua desa disaksikan camat, perangkat desa dan tokoh masyarakat kedua desa.

Pertemuan ini dilakukan untuk memperjelas batas desa yang sebenarnya, sehingga nanti administrasi dan keanggotaan penduduk warga kedua desa dapat ditentukan di desa mana,” kata Alexander disela pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kalawat, Kamis 13 Februari 2020.

Dengan disepakatinya batas antara kedua desa, Alexander mengatakan, dengan demikian status gedung gereja Jemaat Getsemani Perum (Perumahan Umum) Rizki jelas berada di Desa Kolongan Tetempangan. Selain itu, makin mempertegas hak pilih warga yang tinggal di wilayah perbatasan baik itu untuk Pemilihan Umum (Pemilu) maupun di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Saya menghimbau semua pihak terkait di kedua desa untuk menghormati kesepakatan antara kedua pemerintah desa ini. Hal ini penting untuk kepentingan warga desa sendiri,” imbaunya.

Leave a Reply