Siklon Tropis Masih Mengancam Wilayah-wilayah di Indonesia
Siklon tropis masih mengancam wilayah-wilayah di Indonesia. (Foto: BNPB/mongabay.co.id)

Siklon Tropis Masih Mengancam Wilayah-wilayah di Indonesia

Dalam rilis, BNPB merekomendasikan beberapa langkah kesiapsiagaan terhadap peringatan dini ini dari BMKG. BNPB berharap, pemerintah provinsi menginstruksikan beberapa upaya, pertama, meningkatkan koordinasi dengan BMKG di wilayah terkait dengan perkembangan potensi bibit siklon tropis.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan, informasi peringatan dini BMKG dapat digunakan mempercepat penyebarluasan informasi peringatan dini bencana dan menyusun rencana tindak lanjut dan pengambilan keputusan.

Kedua, pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang maupun jalan licin.

Ketiga, kata Lilik, koordinasi antar dinas terkait dan aparatur untuk kesiapsiagaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-maisng. Upaya ini, katanya, untuk mencegah dampak yang mungkin timbul.

Koordinasi ini, kata Lilik, menyasar pada komunikasi risiko kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon tumbang atau tepi pantai, khususnya warga yang bermukim di wilayah risiko tinggi.

Koordinasi juga untuk menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Lilik meminta pemerintah daerah selalu siap siaga mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, barah lereng rawan maupun tepi pantai.

Dia sarankan, pemerintah daerah mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau lingkungan sekitar akan gejala awal banjir bandang, longsor, angin kencang atau pun gelombang tinggi.

Perlu juga, kata Lilik, pemantauan ruang udara dan kondisi bandar udara secara terus menerus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.

Lilik juga meminta, daerah mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat dan provinsi, kabupaten dan kota.

Bahkan, katanya, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana untuk pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi. | MONGABAY.co.id

Tinggalkan Balasan