Penutupan Jalan Utama Tak Dibenarkan
Ilustrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penutupan Jalan Utama Tak Dibenarkan

MANADO, publikreport.com – Sejumlah hal penting dibahas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sulawesi Utara (Sulut) pada rapat koordinasi (rakor) di ruang rapat Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, Sabtu 11 April 2020.

Hasil rakor yang dipimpin Asisten I Setdaprov Sulut, Edison Humiang dan dihadiri, antaranya Kepala Biro (Karo) Operasi (Ops) Polda Sulut, Asisten Operasi Kodam XIII/Merdeka, Karo Pemerintahan dan Otda (Otonomi Daerah) Setdaprov (Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Sulut, salah satunya disebutkan status di Sulut belum PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga tidak dibenarkan tindakan penutupan jalan utama dan menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi bagaimana menghadapi penyebaran Covid-19 di daerah.

Rakor ini ini menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulut Nomor: 126 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulut.

Berikut 8 poin penting hasil Rakor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulut:

BACA JUGA: Wabah Covid-19, Polri: Angka Kejahatan Menurun

  1. Penguatan sinergitas berupa sistem informasi terpadu diantara Gugus Tugas Provinsi yang melibatkan Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Provinsi Sulut, Humas Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka, Humas Polda Sulut dan Humas Rumah Sakit (RS) agar sistem informasi yang disampaikan selalu sinkron.
  2. Kesiapan sistem pengamanan dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) di RS yang menangani pasien C-19, termasuk rumah singgah.
  3. Pendampingan dari aparat TNI dan Polri melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk mengindari kendala dalam penjemputan pasien Covid-19.
  4. Penguatan kerjasama dengan RS swasta dalam penanganan pasien Covid-19.
  5. Perlu adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) pemakaman pasien yang meninggal termasuk penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) bagi petugasnya dengan melibatkan TNI dan Polri yang bertugas sampai di tingkat desa.
  6. Kebutuhan APD bagi aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
  7. Status di Sulut belum PSBB sehingga tidak dibenarkan tindakan penutupan jalan utama dan menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi bagaimana menghadapi penyebaran Covid-19 di daerah.
  8. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi secara berkelanjutan antara Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam mempercepat penanganan Covid-19 di Sulut.

Leave a Reply