You are currently viewing Sulut Daerah Perbatasan, Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI Datang
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey dan Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI, di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Jumat 04 Juni 2021.

Sulut Daerah Perbatasan, Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI Datang

MANADO, PUBLIKREPORTcom – Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI (Republik Indonesia), TB Hasanudin mengatakan, UU Landas Kontinen, yakni UU Nomor: 01 Tahun 1973, sudah kusam karena tidak pernah memasukkan hasil ratifikasi unclose 1982 yang kemudian sudah diratifikasi melalui UU Nomor: 17 Tahun 1985.

“Dalam undang-undang yang lama itu dijelaskan tentang wilayah teritori atau wilayah teritorial 12 dan kemudian ada namanya JPE sepanjang 200 dan tetapi menurut unclose kita masih mendapatkan hak berdaulat yang berdasarkan landas penghitungan dari paling depan sampai maksimum sekitar 300,” kata TB Hasanudin di ruang Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulut, dalam kunjungan kerja ke Sulut, Jumat 04 Juni 2021. Kunjungan kerja ini, TB Hasanudin bersama personil Pansus lainnya, yakni Rudi Paslut, Ratna Juwitasar, Muslim dan Andi Akmal.

Materi RUU Landas Kontinen, Hasanudin mengungkapkan, mencakup 11 BAB dan 50 Pasal.

“Tidak terlalu banyak. Tetapi nilai strategisnya sangat banyak, yang pertama akan mendapatkan kejelasan batas landas kontinen terutama kita melaksanakan perundingan-perundingan masalah BOB. Dan itu akan menjadi perhatian kita semua karena Sulawesi Utara berbatasan dengan wilayah negara asing terutama Filipina,” jelasnya.

Undang-Undang ini, menurut Hasanudin bertujuan untuk menunjukkan dimana dasar hak berdaulat dan kewenangan tertentu di daerah kontinen dan untuk tanggung jawab ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran. Ada 4 Urgensi dalam Undang-Undang ini yaitu:

Memperkuat dasar hukum Republik Indonesia dan melakukan klaim atas landas kontinen di atas 200 mil laut.

Memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan hak berdaulat Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan explorasi atau exploitasi sumber daya alam di landas kontinen.

Memperkuat dasar hukum untuk perundingan terutama di perbatasan-perbatasan batas landas kontinen.

Kepastian hukum bagi pelaksanaan penegakan hukum di landas kontinen.

Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey yang menyambut kunjungan kerja Pansus RUU Landas Kontinen DPR RI ini mengatakan, sebagaimana telah dikatakan Ketua Tim Pansus, Sulut berada di perbatasan.

“Masukan-masukan dalam pembahasan RUU ini sangat penting bagi Provinsi Sulut karena melihat letak geografisnya yang berada di bibir Pasifik. Hal yang sangat baik, kita bisa mengetahui potensi-potensi yang akan menjadi manfaat banyak bagi rakyat Sulut,” katanya. | VERONICA DSK

Leave a Reply