You are currently viewing Tahun Ini, Penyederhanaan Birokrasi Ditargetkan Selesai
Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB.

Tahun Ini, Penyederhanaan Birokrasi Ditargetkan Selesai

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), tahun 2020 ini menargetkan perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah selesai. Merealisasikannya kementerian tersebut telah melakukan akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari struktural ke fungsional.

Penyerdehanaan birokrasi ini, menurut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan harapan terbentuk birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik.

Akselerasi penyederhanaan birokrasi ini, Tjahjo menjelaskan, melalui lima tahap.

  • Pertama, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja.
  • Kedua, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
  • Ketiga, pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
  • Keempat, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi.
  • Kelima, penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Meski penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan. Tentu, pengecualian itu dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatan tersebut. Jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa,” jelas Tjahjo pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerdehanaan Birokrasi di Jakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Jabatan lain yang tidak bisa dialihkan adalah memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Juga kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB.

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, Kementerian PANRB telah lebih dahulu memetakan pengalihan jabatan. Jabatan yang dialihkan, yakni 141 jabatan eselon III dan IV ke fungsional. Kemudian disederhanakan, sehingga menyisakan 3 jabatan eselon III dan IV, dengan rincian 1 jabatan eselon III dan 2 jabatan eselon IV.

Penyederhanaan pejabat struktural hingga dua level, menurut Dwi, adalah salah satu prioritas kerja Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dengan struktur yang sederhana, perizinan investasi akan lebih cepat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat serta daerah.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi ini sesuai yang diinginkan presiden,” ujarnya.

Leave a Reply