You are currently viewing Tata Kelola Kapal Perikanan Masih Amburadul?
Ilustrasi. Nelayan menangkap ikan dengan pancing huhate (pool and line). (Foto : PT PNB/Mongabay Indonesia).

Tata Kelola Kapal Perikanan Masih Amburadul?

Tata kelola perizinan kapal perikanan masih menjadi permasalahan pelik yang belum juga bisa dipecahkan hingga menjelang akhir periode kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Proses untuk mendapatkan perizinan itu, dinilai sudah memberatkan dan menyusahkan nelayan yang memiliki kapal berukuran di bawah 5 gross ton (GT).

Penilaian itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati. Menurut dia, tata kelola untuk kapal di bawah 5 GT masih amburadul dan harus segera diperbaiki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menaungi kebijakan perikanan dan kelautan secara nasional.

“Kita menemukan bahwa nelayan di Kabupaten Kendal, Jepara dan Demak yang memiliki kapal dengan ukuran di bawah 5 GT belum melakukan perpanjangan perizinan kapal,” ungkapnya pekan lalu, di Jakarta.

Menurut Susan, untuk kapal yang ada di Kendal saja, sedikitnya 100 unit kapal dengan ukuran di bawah 3 GT hingga saat ini masih belum memiliki surat perpanjangan perizinan kapal yang baru. Padahal, tanpa ada surat izin yang baru, para nelayan tidak bisa melaut dan memperoleh pendapatan. Kata dia, bukan tanpa usaha, tapi para nelayan kesulitan untuk mendapatkan izin yang baru karena tata kelola yang amburadul.

BACA JUGA: Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Bukan Sekedar Gaya-gayaan

Susan menerangkan, di dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Permen Nomor 11/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus kelengkapan dokumen kapal perikanan ditetapkan selama 37 hari atau 1 bulan 1 pekan.

Adapun, mengacu kepada Permen di atas, dokumen kapal perikanan terdiri dari surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan Buku Kapal Perikanan (BKP). Jika mengacu pada standar operasi prosedur (SOP) Izin SIUP yang dapat diakses dalam website KKP, estimasi waktu yang dibutuhkan pada penerbitan perizinan SIUP ialah kurang dari 18 hari.

“Sedangkan SIPI kurang dari 16 hari dan kurang dari 22 hari. Tetapi dari fakta yang ditemukan untuk melakukan pembuatan atau perpanjangan izin kapal perikanan memakan waktu lebih dari 3 bulan,” ungkapnya.

Susan menambahkan, Susi Pudjiastuti juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 7 November 2014 terkait pembebasan perizinan kapal di bawah 10 GT untuk tidak perlu mengurus surat izin kapal untuk melaut, dan hanya perlu membuat Surat Daftar Kapal ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Namun, SE tersebut pada kenyataannya tidak berlaku di lapangan, karena pemerintah daerah tetap mewajibkan nelayan di bawah 10 GT mengurus surat perizinan kapal perikanan.

Leave a Reply