Tentang Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Penanganan Anti Korupsi.

Tentang Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

JAKARTA, publikreport.com – Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi (tipikor) yang termuat dalam pasal 12B, Undang-Undang (UU) Nomor: 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.

Salah satu akar masalah dari masih buruknya layanan publik adalah hubungan transaksional yang tidak sah antara pemohon izin dengan oknum petugas pelayanan. Menyadari hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan program pengendalian gratifikasi. Salah satu caranya adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online atau GOL KPK, sebuah aplikasi pelaporan gratifikasi.

Masyarakat yang ingin melaporkan gratifikasi terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi GOL. Selanjutnya, pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini. Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi GOL akan diproses KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.

Kementerian PANRB memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), yang diketuai oleh Inspektur Kementerian PANRB. Dalam susunan keanggotaannya, Menteri PANRB berkedudukan sebagai pengarah, sementara Sekretaris Kementerian PANRB beserta seluruh deputi menjadi pembina. UPG beranggotakan 17 orang, yang tersebar di seluruh unit kerja.

Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Penanganan Anti Korupsi, Rakhmad Setyadi menjelaskan, tugas anggota UPG salah satunya adalah menerima laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, serta memfasilitasi penerusan laporan ke KPK.

“UPG juga bertugas menyampaikan SK Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi. Serta menyimpan bukti penyetoran uang dan penyerahan barang gratifikasi ke KPK, apabila diputuskan menjadi milik negara,” jelasnya.

Anggota UPG juga melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait pengendalian gratifikasi. Tugas lainnya adalah menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi, evaluasi atas efektivitas kebijakan, serta koordinasi dengan KPK. Keberadaan UPG didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor: 04/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB.

“Tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum, melainkan yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja,” terangnya.

Pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan, Rakhmad mengatakan, adalah bagian dari reformasi birokrasi yang mendorong visi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yakni Indonesia maju dan bergerak dinamis. Dampak bola salju reformasi birokrasi dapat menggerakkan semua sektor kehidupan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional, transparan dan agile dapat segera terwujud, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.