Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau secara mendadak pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Lampung, Jumat 15 November 2019.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau secara mendadak pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Lampung, Jumat 15 November 2019.

Terkait BPJS, Jokowi Sidak ke RSUD

LAMPUNG, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), Jumat 15 November 2019, secara tiba-tiba melakukan sidah (inspeksi mendadak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Abdul Moelek di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Jokowi meninjau instalasi rawat jalan dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di rumah sakit itu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan.

Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” jelasnya.

Dari kunjungan mendadak ini, menurut Jokowi, dirinya mendapat informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan di rumah sakit itu justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah, yang berarti membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori PBI yang dibiayai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama. Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemerintah daerah (pemda) itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” jelasnya kepada wartawan.

Dengan proporsi tersebut, Jokowi mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” jelasnya. | DORANG

Leave a Reply