PUBLIKREPORT.com

Terungkap di Musrenbang, Banyak Usulan Dicoret Pihak Pemerintah

Keterangan foto: Pimpinan sidang Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan Jumat 22 Januari 2021 di BPU Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulut.

INGIN BERITA DIBACAKAN: https://publikreport.com

TOMOHON, publikreport.com – Sejumlah perwakilan masyarakat Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon yang dianggap seenaknya mencoret usulan-usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hal ini terungkap pada forum Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan Jumat 22 Januari 2021 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara.

”Dikesempatan ini kami perwakilan masyarakat menyampaikan protes kepada pihak pemerintah kecamatan maupun pemerintah kota yang selalu mencoret usulan kami dari kelurahan. Kejadian ini sudah beberapa tahun terjadi,” tegas Marthen Pondaag kepada perwakilan Pemerintah Kota Tomohon yang memimpin Musrenbang.

Protes ini disampaikan dalam forum itu, menurut Marthen, karena usulan-usulan pembangunan masyarakat yang sangat mendesak kerap dicoret sebelum ditetapkan di Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kota.

“Harusnya pemerintah menghargai usulan yang mereka minta sendiri. Kalau mau mencoret, harusnya komunikasikan dahulu dengan utusan masyarakat. Ini sangat tidak etis,” jelas Marthen yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kekecewaan juga dikemukan Barlina Manopo, salah satu perwakilan perangkat kelurahan.

“Usulan masyarakat di Musrenbang banyak yang dihilangkan sepihak oleh pemerintah yang memintanya. Padahal yang dicoret adalah usulan-usulan yang sangat mendesak untuk dibuat. Kami sangat kecewa,” ujarnya.

Selama ini, pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Barlina menilai, terkesan hanya formalitas.

“Program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ujung-ujungnya adalah yang diinginkan pemerintah dan bukan yang diusulkan dalam Musrenbang. Benar-benar sangat mengecewakan,” ucap Barlina, kepala lingkungan (kaling/pala) yang sudah beberapa periode.

Menanggapi protes dan kekecewaan warga, Camat Tomohon Utara, Martine Mamesah mengatakan, dirinya menjamin usulan-usulan kali ini tidak akan bernasib sama seperti sebelumnya.

“Sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 09 Tahun 2016, semua usulan dalam Musrenbang kali ini akan diinput dalam Aplikasi SIPD (Sistim Informasi Pemerintah Daerah). Jadi jangan khawatir. Kita jamin semua usulan ini akan diinput asalkan selaras dengan program prioritas pemerintah,” katanya.

Kendati demikian, Martine menyatakan, tak setuju jika dikatakan pihaknya sengaja menggunting usulan masyarakat tanpa pertimbangan.

“Bisa jadi usulan yang dicoret adalah kegiatan yang tidak selaras dengan prioritas program. Tapi kalau alasan teknisnya, bisa juga ditanyakan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Perlu juga diketahui, bahwa usulan kegiatan Musrenbang kali ini akan direalisasikan pada tahun 2022, tapi harus sesuai dengan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih,” jelasnya.

Penjelasan serupa juga disampaikan, salah satu staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Tomohon, Evi S.

“Kali ini usulan masyarakat di Musrenbang langsung diinput dalam aplikasi SIPD. Asalkan sesuai dengan program unggulan yang sudah disampaikan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih pak Caroll Senduk dan Wenny Lumentut,” tuturnya.

Menyikapi pendapat yang berkembang, pimpinan sidang Musrenbang Marthen Nayoan, meminta kepada peserta untuk proaktif mengawal usulan-usulan.

“Kita harus berinisiatif mengawalnya. Kita dekati SKPD terkait. Ya, agar kita bisa medapatkan kepastian dengan usulan ini,” kata salah satu staf di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon itu.

Sementara, Willy Soputan menduga ada unsur politis dalam pengakomodiran usulan masyarakat.

“Sejak dahulu suara pemilih dari Tomohon Utara kurang signifikan mendukung kubu penguasa. Saya menduga ini penyebab pembangunan infrastruktur di Tomohon Utara kurang diperhatikan. Coba bandingkan dengan perkembangan pembangunan di kecamatan lainnya,” nilainya.

“Saya pikir prosesnya tidak berbeda dari sebelumnya. Katanya aman karena akan diinput dalam aplikasi SIPD. Tapi itu tergantung yang menginput. Ya, orang pemerintah juga. Dapat diduga yang diinput yang sesuai keinginan mereka,” tambahnya. | JOPPY WONGKAR*

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

KPU Tetapkan Gubernur/Wagub Sulut Terpilih

Read Next

Mereka Mulai Menyusun ‘Kabinet’ CSWL