Tes Cepat Antigen Resmi Digunakan untuk Penyelidikan Epidemiologi
Ilustrasi.

Tes Cepat Antigen Resmi Digunakan untuk Penyelidikan Epidemiologi

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan penggunaan rapid diagnostic test (RDT) antigen sebagai salah satu metode dalam pelacakan kontak, penegakan diagnosis dan skrining Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) dalam kondisi tertentu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/446/2021 tentang penggunaan rapid diagnostic test antigen dalam pemeriksaan Covid-19.

Rapid test antigen ini, menurut Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi akan disediakan di puskesmas-puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan pengadaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Rapid test antigen ini, ditekankannya digunakan hanya untuk kepentingan penelusuran kontak. Rapid test antigen yang disediakan pemerintah secara gratis kepada masyarakat melalui Puskesmas hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pelacakan epidemiologi.

Adapun penggunaan rapid diagnostic test antigen sebagai syarat perjalanan orang di dalam negeri mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang artinya secara mandiri.

”Ini (rapid test antigen) digunakan untuk kepentingan epidemiologi, jadi untuk mendiagnosis,” jelas Siti dalam keterangan pers secara virtual, Rabu 10 Februari 2021.

Hasil dari pemeriksaan rapid diagnostic test antigen, Siti menjelaskan, akan dicatat dan dilaporkan sebagai kasus terkonfirmasi positif sama seperti hasil tes PCR. Namun dalam sistem pelaporannya dilakukan pemisahan mana yang berasal dari pemeriksaan RDT antigen dan mana yang berasal dari RT PCR.

”Penggunaan rapid test antigen harus tetap memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya pemilihan, penggunaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan, hingga pengelolaan limbah pemeriksaan,” ujarnya.

Terkait dengan kriteria penggunaan, menurut Siti, misalnya pemeriksaan menggunakan rapid test antigen hanya dapat dilakukan saat fase akut, atau dalam waktu tujuh hari pertama sejak muncul gejala. Hal ini untuk meningkatkan performa tes.

Dalam upaya pelacakan kasus, Kemenkes bekerjasama dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) melakukan tracing hingga ke seluruh desa, kabupaten/kota, dan RT (rukun tetangga) serta RW (rukun warga) di tujuh provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Sebelum diterjunkan ke wilayah kerjanya masing-masing para Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpot Dirga akan diberi pelatihan menjadi tracer Covid-19.

Pemeriksaan dengan rapid test antigen ada kemungkinan akan meningkatkan jumlah kasus. Namun demikian ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak panik. Jauh lebih baik mengetahui data yang sesungguhnya, sehingga strategi penanganan yang tepat dapat dilakukan.

Sejumlah langkah-langkah juga telah pemerintah siapkan, Siti menambahkan, meliputi meningkatkan kapasitas rumah sakit, serta menambah jam layanan, kesiapan obat-obatan dan alat kesehatan di rumah sakit terus dipantau, dan menambah jumlah tenaga kesehatan dan vaksinator.

Tinggalkan Balasan