PUBLIKREPORT.com

Tomohon Terancam Meredup

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN:

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey telah mengungkapkan, apabila jalan tol tidak akan melewati Tomohon. “Jalan tol akan dibangun melalui Tanggari masuk Tondano, Kawangkoan hingga Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra),” ungkapnya pada penyerahan insentif pimpinan agama di wale ne tou Minahasa, Tondano, Kamis 04 April 2019.

BACA JUGA: Tomohon Tak Dilewati Jalan Tol

Sejak dulu, Tomohon dikenal merupakan poros perekonomian di tanah Minahasa. Lalu lintas angkutan barang dan jasa melalui ruas jalan utama Tomohon-Manado. Bagaimana kondisi jalan Tomohon-Manado tentunya dapat disaksikan bersama. Jalan ini seakan menjadi momok sejak peristiwa tragis meninggalnya banyak orang ketika longsor beberapa tahun lalu.

Ungkapan orang nomor satu di atas, yakni jalan tol tidak akan melewati Tomohon, tentunya merupakan ancaman bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon di masa yang akan datang. Bahkan, Olly Dondokambey menyatakan, karena tidak adanya hubungan politis antara Pemerintah Kota Tomohon dengan pemerintah pusat, sehingga sejumlah proyek nasional di Tomohon mentok.

Mulai ‘terlantarnya’ Tomohon dapat dilihat dari sejumlah infrastruktur jalan yang tak kunjung diperbaiki, contohnya ruas jalan Tomohon-Tanawangko, khususnya yang berada di antara Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah hingga Woloan dan Taratara, Kecamatan Tomohon Barat.

BACA JUGA: Infrastruktur Jalan yang Tak Terurus

Agar supaya Kota Tomohon mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulut maupun pemerintah pusat, Olly menggambarkan, harus ada kecocokan pemimpinnya. Olly mengumpamakan, Sulut merupakan suatu keluarga dengan lima belas kabupaten/kota. “Dari beberapa anak, orang tua bisa punya anak prioritas. Artinya hubungan dan kecocokan pemimpin daerah dengan pemerintah pusat sangat menentukan usulan pembangunan suatu daerah,” jelasnya.

BACA JUGA: Pemerintah Pusat Sulit Prioritaskan Tomohon, Kecuali….

Perumpamaan Olly Dondokambey ini oleh sejumlah elemen masyarakat Tomohon melihat hubungan penguasa Tomohon dengan penguasa provinsi dan pusat.

Selama ini penguasa Tomohon seperti mengambil jarak dengan daerah yang pemimpinnya tidak separtai. Sehingga pemerintah provinsi dan pusat seakan tidak memperhatikan Tomohon,” kata salah satu tokoh agama.

BACA JUGA: Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Sulut

Memang, banyak kalangan yang mengakui jalan-jalan di Kota Tomohon telah beraspal. Namun, apakah panjang jalan-jalan yang sekarang beraspal mulus – kini mulai berlubang – tidak menjadi ancaman bagi Kota Tomohon di masa depan? Bukankah jalan-jalan ini perlu anggaran pemeliharaan yang tentunya besar?

Apakah ini bukan ‘jebakan’ bagi siapapun yang akan ‘berkuasa’ di Kota Tomohon nantinya? Aspal jalan pasti suatu saat rusak. Ketika itulah pemerintah akan mulai memperbaiki. Perbaiki di sini, di sana rusak belum sempat diperbaiki. Perbaiki di sana, di sini sudah rusak, padahal sudah pernah diperbaiki.

LIHAT: Banyak Jalan di Tomohon Tanpa Saluran Air

Meski jalan-jalan sudah beraspal mulus, bukan berarti tidak ada suara-suara sumbang yang disuarakan rakyat ketika berbincang di rumah kopi, di rumah teman, di warung-warung yang berada di pertigaan atau perempatan jalan. “Pembangunan dan pemberian bantuan masih pilih kasih. Jika (wilayah atau personal) bukan pendukung ketika Pilkada lalu, pasti tidak akan diperhatikan pemerintah kota saat ini. Yang tidak mendukung pada Pilkada saat itu seakan dianggap ‘bukan’ warga Kota Tomohon. Slogan siapapun yang terpilih adalah pemimpin seluruh rakyat, tidak berlaku di daerah ini,” ungkap sejumlah warga di Kecamatan Tomohon Utara.

BACA JUGA: Mereka yang Tersingkir

Kembali ke judul editorial ini, Tomohon Terancam Meredup’. Apakah ini benar-benar ancaman bagi Kota Tomohon di masa yang akan datang? Ataukah penguasa saat ini yang harus ‘merayu’ pemerintah provinsi dan pusat. Atau masyarakat yang harus merubah ancaman menjadi peluang, dengan menentukan pilihan pada proses demokrasi lima tahunan (Pilkada dan Pemilu).

BACA JUGA: Rakyat Memilih atau Rakyat Menggugat

Jalan tol yang tidak akan melewati Tomohon tentunya menjadi ancaman, apakah dari sisi perekonomian dan lain-lain bagi Kota Bunga. Tomohon bisa saja menjadi kota yang sepi. Padahal, sejak masih berstatus kecamatan, Tomohon telah terkenal di Sulut sebagai ‘kota’ yang ramai dan maju. Banyak tolok ukur politis yang dilihat dari Kecamatan Tomohon ketika itu. Kini, ketika berstatus Kota Otonom???

BACA JUGA: Kisah Kit Sang, DPRD Tingkat III

Jalan-jalan yang mulus – namun sudah mulai berlubang dan terkelupas – di kota, kecamatan maupun yang melintasi kawasan pertanian seakan menunjukan pembangunan Kota Tomohon maju pesat mengalahkan kota/kabupaten lain di Sulut. Benarkah? Apakah di masa depan, Kota Tomohon dapat bersaing dengan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Minahasa Selatan (Minsel) maupun daerah-daerah pemekaran di Bolaang Mongondow (Bolmong) raya?

BACA JUGA: KEK Pariwisata Likupang Diminta Harus Siap Maret 2019

Tomohon yang sebagai kota transit yang ramai mungkin akan meredup ketika infrastruktur jalan nasional dan provinsi tak terurus, bahkan jalan tol tidak akan melewati Kota Bunga.

Penguasa Kota Tomohon jangan hanya sibuk dengan pencitraan. Perangkat Daerah pun jangan hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan seremonial untuk pencitraan penguasa. Buatlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat Kota Tomohon.

BACA JUGA: Mereka yang Berharap Pembangunan Lebih Baik
BACA JUGA: Ratusan Warga Tomohon Kecewa

Infrastruktur yang baik dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sangat diperlukan Kota Tomohon yang mengunggulkan sektor jasa (pariwisata). Menghasilkan yang terbaik tentunya membutuhkan dana. Dana itu tentunya dapat melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional).

BACA JUGA: TIFF 2018 Usai dan Tak Berbekas

Contohnya adalah infrastruktur jalan. Contoh lainnya iven international yang disebut TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang digelar tiap tahun. Sayangnya, TIFF masih terkesan lebih banyak ke seremonial belaka. Penguasa Kota Tomohon harus lebih serius memperhatikan sektor pariwisata, apakah destinasi wisata maupun iven-iven pendukungnya hingga penyiapan SDM yang mumpuni menyambut tantangan di era digital ini.

BACA JUGA: Mimpi Menyapa Dunia

APBD ataupun kucuran (segelintir) APBN harus dikelola dengan maksimal dan transparan serta openes. Masyarakat melihat dan menilai jalannya pembangunan, namun sering bertanya-tanya mengapa APBD tidak pernah secara transparan dan openes dibuka ke publik?

BACA JUGA: EMAS yang Tak Berkilau
BACA JUGA: Yuk, Jalan-jalan di Kota Tomohon

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Ratusan Warga Tomohon Kecewa

Read Next

Polres Tomohon Siap Terjunkan Pasukan Amankan TPS

Leave a Reply