PUBLIKREPORT.com

UN 2020 Tetap Sesuai Jadual

Ilustrasi.

Ilustrasi Ujian Nasional.

PENDIDIKAN

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadual, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan, dan informasi lainnya dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

‘’Pelaksanaan UN 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, di antaranya yaitu selama penyelenggaraan ujian warga sekolah dapat menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman dan cium tangan selama dan sesudah ujian,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perbukuan, Totok Suprayitno, pada Bincang Sore Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung A lantai 2, Graha 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rabu 11 Maret 2020.

Para peserta didik, Totok mengimbau, untuk tidak saling meminjam alat tulis atau peralatan lain. Selain itu, warga sekolah disarankan mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lain berbasis anti kuman sebelum dan sesudah ujian.

‘’Saya berharap juga agar peserta ujian tidak memaksakan hadir di sekolah bagi yang memiliki keluhan sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, dan dapat menggantinya pada waktu yang lain,” imbaunya.

Adapun pihak sekolah diimbau untuk memastikan ketersediaan alat pembersih sekali pakai di depan ruang ujian, serta membersihkan ruang ujian sebelum dan sesudah digunakan untuk setiap sesi UN.

Pembersihan dilakukan menggunakan disinfektan untuk seluruh lokasi yang digunakan oleh peserta UN, seperti handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard), mouse, kursi, meja, dan alat tulis,’’ jelasnya.

Jika ditemukan warga sekolah yang mengalami gejala infeksi COVID-19, Totok menegaskan, agar kepala sekolah (kepsek) segera meminta yang bersangkutan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika terdapat kasus dalam jumlah besar kepala sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Di tempat yang sama, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen), Harris Iskandar mengajak berbagai pihak, baik satuan pendidikan ataupun pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan UN tahun 2020.

‘’Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala dinas pendidikan yang sudah bekerja sama, meskipun untuk jenjang SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) berada di level kabupaten kota dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di level provinsi, tetapi mereka bersedia membantu kesiapan khususnya dari segi perlengkapan dan infrastruktur di lapangan,’’ ujarnya.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi menjelaskan tahun 2020 merupakan UN terakhir yang nantinya akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) mulai tahun 2021.

‘’UN 2020 tetap berjalan di jenjang akhir SD, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK. Pelaksanaan UN Tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya menjadi maju sepuluh hari. Waktu UN telah ditetapkan untuk tingkat SMK pada tanggal 16 s.d. 19 Maret, SMA/MA 30 Maret s.d. 2 April, SMP pada tanggal 20 s.d. 23 April, Paket C pada tanggal 4 s.d. 7 April, dan Paket B tanggal 2 s.d. 4 Mei,’’ paparnya.

BACA JUGA: Nadiem Akan Hapus Ujian Nasional

Bagi siswa yang terpaksa tidak dapat mengikuti UN sesuai dengan jadual, Bambang mengatakan, awalnya dapat mengikuti UN susulan dengan alasan yang valid. Jadual UN susulan juga telah ditetapkan yaitu, untuk tingkat SMA/MA dan SMK pada tanggal 7 s.d. 8 April, SMP tanggal 29 s.d. 30 April, Paket C pada tanggal 18 s.d. 19 April, dan Paket B pada tanggal 9 s.d. 11 Mei.

BACA JUGA: Presiden Dukung Keputusan Mendikbud Hapus Ujian Nasional

Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah terutama pada saat pelaksanaan UN 2020, Kepala Biro Hukum, Dian Wahyuni, mengimbau satuan pendidikan agar berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan pihak dinas kesehatan setempat, sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Intinya yang terpenting bagaimana satuan pendidikan menyampaikan akan pentingnya hidup sehat,” imbaunya.

Sikapi COVID-19, Kemendikbud Terbitkan Dua Surat Edaran

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan dua surat edaran terkait pencegahan dan penanganan virus tersebut. Yang pertama, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan.

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 ini adalah panduan dalam menghadapi penyakit tersebut di tingkat satuan pendidikan.

Saya mengimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah di seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah mencegah berkembangnya penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Kita bergerak bersama untuk bisa lepas dari situasi ini,” imbaunya, Rabu 11 Maret 2020.

Dalam imbauannya, Nadiem menginstruksikan untuk segera mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Komunikasikan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi COVID-19,” sarannya.

Kemudian, Nadiem meminta agar pihak sekolah memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tisu) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Selain itu, pastikan warga satuan pendidikan menggunakan saranan CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya.

Terkait ruang belajar, Nadiem meminta agar pihak pengelola satuan pendidikan dapat memastikan proses pembersihan ruangan dan lingkungan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.

Gunakan petugas trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut,” katanya.

Kemendikbud juga meminta agar pihak sekolah dapat memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan. Kemudian memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan. Serta tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

Laporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Satuan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan. Alihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu,” ujarnya.

Kemendikbud juga meminta agar satuan pendidikan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara.

Satuan pendidikan tidak diwajibkan untuk mampu mengidentifikasi COVID-19. Hal ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukannya. Jika ada siswa/mahasiswa yang menunjukkan gejala penyakit ini, segera laporkan ke Kemenkes atau Dinas Kesehatan terkait untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan COVID-19.

Dalam surat edaran ini, Kemendikbud juga mengingatkan satuan pendidikan agar menyediakan makanan yang sudah dimasak sampai matang dan kepada seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup. Kemudian menghindari kontak fisik langsung antara warga satuan pendidikan (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya).

Kemendikbud juga mengimbau agar pihak satuan pendidikan dapat menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata). Kemudian melakukan pembatasan tamu dari luar satuan pendidikan. Khusus bagi warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Unit Kerja

Di lingkungan unit kerja internal Kemendikbud, Mendikbud mengimbau agar pertama, memastikan ketersediaan sarana untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tisu), dan/atau hand sanitizer di berbagai lokasi strategis di lingkungan unit kerja. Kedua, memastikan bahwa pegawai di lingkungan unit kerja Saudara untuk menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pembersih sekali pakai (tisu) serta berperilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya.

Ketiga, memastikan unit kerja melakukan pembersihan ruangan dan lingkungannya secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Keempat, membatasi perjalanan dinas ke luar negeri serta menangguhkan perjalanan ke luar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda terutama ke negara-negara terdampak COVID-19.

Kelima, melakukan pemeriksaan suhu badan seluruh pegawai dan pengunjung serta pelaksanaannya tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Keenam, mengingatkan pegawai untuk menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan lain sebagainya.

Ketujuh, menyediakan papan pengumuman yang berisi informasi mengenai pencegahan COVID-19. Kedelapan, mengimbau kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang sedang batuk atau pilek untuk menggunakan masker.

Kesembilan, bagi seluruh pegawai diharapkan senantiasa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi terkait COVID-19 yang diterima dan tidak menyebarluaskan informasi terkait COVID-19 dari sumber yang tidak kredibel/valid atau hoaks.

Kepada seluruh pimpinan unit utama dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) agar dapat mengimplementasikan instruksi ini di satkernya masing-masing,” imbau Nadiem. | VERONICA DSK

Read Previous

Hingga Jumat 13 Maret, 69 Orang Positif Covid-19

Read Next

Jatam dan Kiara: Pemerintah, Jangan Izinkan Perusahaan Buang Tailing ke Laut

Leave a Reply