You are currently viewing Vaksinasi Covid-19 Akan Diatur Sesuai Pasokan Vaksin
Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 Akan Diatur Sesuai Pasokan Vaksin

PPKM Mikro di 20 Provinsi

Pemerintah kembali memperpanjang masa pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), mulai 06-19 Apri 2021. Dalam PPKM Mikro Tahap V ini wilayah pemberlakuan diperluas, dengan tambahan lima provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Papua, yang ditambahkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada tanggal 05 April 2021.

Pada periode sebelumnya, PPKM Mikro telah dilaksanakan di 15 provinsi, yaitu DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jawa Barat), DI (Daerah Istimewa) Yogyakarta, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Bali, Sumatera Utara (Sumut), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Mendagri, dengan tambahan lima provinsi, maka sebanyak 20 provinsi dapat menetapkan dan menambah prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten/kotanya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan, penambahan lima daerah tersebut dilakukan berdasarkan parameter yang ada sebelumnya.

“Pemerintah memperbesar provinsi yang ikut PPKM (Mikro), yaitu dengan data yang ada baik itu terkait dengan kasus sembuh, meninggal, aktif, kemudian total kumulatif kasus maka pemerintah menambahkan lima daerah lagi yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada dua puluh provinsi,” katanya, Senin 05 April 2021.

Seperti halnya dengan perpanjangan sebelumnya, berdasarkan Instruksi Mendagri, PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT (rukun tetangga). Sementara, bagi wilayah di luar 20 daerah tersebut, diminta untuk tetap memperkuat, meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Berbeda dengan periode sebelumnya, Airlangga mengatakan, pada PPKM Mikro periode kelima ini pemerintah memperkecil kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT. Berdasarkan kriteria tersebut maka zona merah ditetapkan jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT. Zona orange 3-5 rumah. Zona kuning 1-2 rumah dan zona hijau jika tidak ada kasus konfirmasi positif dalam satu RT.

“Kriteria ini diperbaiki karena kita ingin melihat bahwa yang terkait dengan penularan Covid-19 lebih dicegah lagi,” ujarnya. | DORANG

Leave a Reply