PUBLIKREPORT.com

Warga Curigai Penggunaan Dana Covid-19 di Tomohon

INGIN BERITA DIBACAKAN: https://publikreport.com

TOMOHON, publikreport.com – Sejumlah elemen masyarakat di Kota Tomohon mencurigai pengggunaan anggaran Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon. Kecurigaan ini timbul karena Pemkot Tomohon dinilai tak transparan dalam pengelolaan dana dari pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon 2020 sangat besar. Warga menuding penggunaan anggaran itu hanya diketahui oleh pejabat-pejabat saja.

Dana Covid-19 dari pergeseran anggaran di instansi-instansi jelas sangat besar. Tapi secara kasat mata kita melihat sendiri apa yang dibelanjakan oleh Pemkot Tomohon untuk itu. Masyarakat memang merasakan Bansos (Bantuan Sosial) Tunai, tapi dananya langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan bukan dari pergeseran anggaran misalnya,” kata Johnly Manopo, salah warga Kota Tomohon yang pernah menjadi pejabat di Kabupaten Minahasa.

Masyarakat, menurut Johnly, patut curiga. Karena tidak ada penjelasan terinci soal peruntukan dana-dana Covid-19 itu.

“Patut curiga. Dana kelurahan saja yang Rp450 juta, di semua kelurahan, katanya, dipakai untuk Covid. Tapi coba kita hitung kasar saja, yang dibelanja hanya tong-tong air cuci tangan, alat scanner panas dan lainnya yang harganya mudah diketahui,” ungkap pensiunan bergelar Drs (Doktorandus) ini.

Hal senada dikemukakan Julien Lontoh.

“Kita jelas curiga pada pemerintah sampai tingkat kelurahan. Miliaran dana APBD digeser untuk penanggulangan Covid-19. Contoh kecil, tahun 2020 dana LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kota Tomohon sebesar Rp500 juta. Tapi hanya diteruskan pada LPM sebesar Rp100 juta. Sisanya digeser untuk penanganan Covid-19 dan dibelanjakan apa saja oleh instansi terkait,” beber Julien yang bergelar strata satu (S1), SSos (Sarjana Sosial).

Usut

Sementara, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Presidium Masyarakat Tomohon, Herry Runtuwene menyorot tentang penyaluran dana insentif kepada para Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kota Tomohon yang diduga bermasalah, sehingga ramai dibicarakan warga.

“Saya mengikuti terus perkembangan informasi terutama soal penanganan Covid-19 di Kota Tomohon. Menurut saya, kalau sudah terangkat ke ruang publik tentang dugaan pemotongan insentif Nakes, itu harus diusut oleh penegak hukum,” tegasnya.

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Herry mendesak, untuk segera mengusut dugaan kasus dana insentif Nakes Covid-19 di Kota Tomohon.

“Saya mendesak Kapolda Sulut untuk memanggil pihak-pihak terkait dengan penyaluran dana insentif Nakes tersebut,” ujarnya. | JOPPY WONGKAR

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Wens: Jurnalisme Tidak Jatuh Dalam Barang Dagangan

Read Next

Keluhan Keluarga Berduka Karena Covid-19