RSUD Anugerah Tomohon. (foto: publikreport.com)
RSUD Anugerah Tomohon. (foto: publikreport.com)

Warga Kecewa RSUD Anugerah Tak Terima Pasien BPJS

Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anugerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menurut sejumlah warga masih mengecewakan. Warga heran mengapa rumah sakit yang notabene adalah milik pemerintah, namun tidak menerima pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

“Minggu lalu keponakan saya batal masuk rumah sakit itu (RSUD Anugerah Tomohon) karena BPJS disana tidak berlaku. Heran. ternyata ada rumah sakit pemerintah, tapi tidak melayani pasien BPJS,” kata Jotje Koroh, warga Kelurahan Taratara 2, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon.

Akibatnya, Jotje melanjutkan, ada beberapa sanak keluarganya yang mengurungkan niat ke RSUD Anugerah Tomohon, setelah mengetahui kabar tidak menerima BPJS.

“Karena dengar kabar, beberapa keluarga saya yang bermaksud berobat ke RSUD Anugerah tak berani ke sana. Mereka akhirnya memilih ke Rumah Sakit Umum (RSU) Gunung Maria. Atau rumah sakit lain yang menerima BPJS,” ungkapnya.

Kepala Bidang Tata Usaha RSUD Anugerah Tomohon, dr Novry Tuelah mengakui apabila RSUD Anugerah Tomohon belum bekerjasama dengan BPJS, karena belum terakreditasi. Pasien BPJS yang tidak dilayani adalah pasien umum atau yang sudah dicover Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau pasien yang masuk lewat Poli Umum.

“Pasien BPJS yang dilayani lebih khusus yang berstatus darurat,” jelas Novry saat ditemui publikreport.com di ruang kerjanya, Jumat 10 Mei 2019.

Hal ini menurut Novry, data RSUD Anugerah Tomohon belum terkoneksi dengan sistem di BPJS karena rumah sakit ini belum terakreditasi.

“Proses akreditasi RSUD Anugerah Tomohon sementara berlangsung. Akan tuntas pada 12-14 Juni 2019,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tomohon, Djoni Kereh mengatakan, pelayanan BPJS untuk Rumah Sakit Tipe-D sekelas RSUD Anugerah Tomohon memang punya mekanisme berbeda.

“Selain belum terakreditasi, peralatan di rumah sakit ini masih sangat terbatas. Untuk Alkes (Alat Kesehatan), butuh Rp60 miliar. Tapi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Tomohon baru bisa siapkan Rp14 miliar. Jadi masih minus sekitar Rp36 miliar,” bebernya.

Kekurangan ini, Djoni mengungkapkan, kemudian telah dibuatkan proposal ke pemerintah pusat.

“Kami berharap proposal senilai Rp35 miliar itu dapat terealisasi pada tahun 2020 nanti,” katanya. | JOPPY JW

Leave a Reply