Pengurus LPM kelurahan se-Kecamatan Tomohon Utara foto bersama pimpinan LPM Kota Tomohon dan narasumber pada bimtek pimpinan LPM se-Kota Tomohon di Wale Syalom, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Rabu 17 Juli 2019.
Pengurus LPM kelurahan se-Kecamatan Tomohon Utara foto bersama pimpinan LPM Kota Tomohon dan narasumber pada bimtek pimpinan LPM se-Kota Tomohon di Wale Syalom, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Rabu 17 Juli 2019.

Warga Sorot Penggunaan Dana Kelurahan

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Sejumlah warga Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai mengkritisi penggunaan Dana Kelurahan yang sepenuhnya dibawah pengelolaan pemerintah kelurahan masing-masing.

“Kita mulai curiga soal penggunaan Dana Kelurahan. Kami ada bocoran, bahwa disalah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Utara, dananya dipakai untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) yang sudah masuk pekerjaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2017,” ungkap Youdy Karamoy kepada publikreport.com, Kamis 18 Juli 2019.

Hal senada juga dikemukakan salah satu pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Berty Supit.

“Kita curiga pada beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditunjuk oleh pemerintah kelurahan. Waktu mereka tangani dana Program Kotaku, banyak pekerjaan bermasalah. Padahal mereka perangkat kelurahan. Bisa saja mereka bermain lagi,” ujarnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tomohon, Ronny Lumowa menjelaskan, sebagai mitra pemerintah, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) punya tanggung jawab untuk mengawal uang Negara yang diberikan pada seluruh kelurahan di Indonesia. Setiap kelurahan dapat Rp350 juta setiap tahun.

Tapi penugasan ini, menurut Ronny, terbentur kendala, sebagaimana laporan LPM kelurahan yang ada di 5 kecamatan se-Kota Tomohon, bahwa mayoritas Lurah terkesan tidak mau melibatkan LPM.

“Pecat lurah yang tidak mau melibatkan LPM. Ingat, lurah itu bisa saja diganti besok, tapi LPM yang diutus masyarakat tidak boleh diganti sebelum masa tugasnya berakhir,” tegas Ronny, saat membawakan materi pada bimbingan teknis (bimtek) pimpinan LPM se-Kota Tomohon di Wale Syalom, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Rabu 17 Juli 2019.

Mereka yang Berharap Pembangunan Lebih Baik
EMAS yang Tak Berkilau

“Silahkan bergerak mengawasi penggunaan Dana Kelurahan. Lapor kalau ada kejanggalan apalagi penyimpangan. Saya akan jelaskan pada para lurah soal keberadaan dan posisi LPM yang sudah diperkuat lewat Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 23 Tahun 2005 tentang LPM,” ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Kota Tomohon, Rooije Rumende menyatakan siap mengawasi penggunaan Dana Kelurahan dan kegiatan pembangunan lainnya. Apalagi, secara kelembagaan, LPM kota Tomohon sangat kuat karena kepengurusan di 44 kelurahan dan 5 kecamatan sangat lengkap dan aktif. | JOPPY JW

Leave a Reply