You are currently viewing Wilayah Sulut Rawan Bencana
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly bersama Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey serta Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Minggu, 02 Desember 2018, meresmikan menara lonceng Gereja Sion Malalayang.

Wilayah Sulut Rawan Bencana

MANADO, publikreport.com – Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) termasuk dalam wilayah rawan bencana seperti gempa, tanah longsor dan letusan gunung berapi. Rawan bencana longsor meliputi Sangihe, Sitaro, Manado, Jalan Manado-Tomohon, Jalan Manado-Amurang, Noongan-Ratahan-Belang dan Torosik, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Sedangkan kawasan yang terletak pada zona patahan aktif, yaitu sesar Amurang-Belang, sesar Ratatotok, sesar Likupang, sesar Lembeh, sesar Bolaang Mongondow (Bolmong) dan sesar Manado-Kema.

Kawasan rawan gelombang pasang meliputi pesisir pantai utara dan selatan yang memiliki elevasi rendah, kawasan rawan gerakan tanah di kawasan pegunungan.

Kawasan rawan banjir meliputi daerah muara sungai dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Bolaang Mongondow (Bolmong), Minahasa Tenggara (Mitra) dan Bolang Mongondow Timur (Boltim).

Kawasan rawan gelombang tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

Sebagaimana diketahui, secara topografi sebagian besar wilayah dataran Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran terdapat 12 gunung berapi dengan ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut di antaranya Gunung Klabat, Gunung Lokon, Gunung Ruang, Gunung Karangetang.

Hal ini diungkapkan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Jumat, 30 November 2018.

“Sulut memiliki kondisi geografis geologis hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi yang berpotensi menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejaheraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Edison Humiang mewakili Gubernur Sulut pada rakor itu.

Realitas ini, Edison menyerukan, tentu harus diantisipasi sebaik dan sedini mungkin. Meningkatkan upaya antisipasi pencegahan dan penanganan sebelum dan pascabencana. Mengingat ancaman terjadinya bencana selalu ada maka koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplikasi senantiasa terus dilakukan secara sistematis dan terpadu guna meminimalisasi dampak yang terjadi sebelum dan pascabencana.

Leave a Reply