You are currently viewing Pengamat: WTP Bukan Prestasi
Ilustrasi.

Pengamat: WTP Bukan Prestasi

TOMOHON, PUBLIKREPORTcom – Pengamat Pemerintahan dan Pembangunan, Laurens Bulo mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018, merupakan kewajiban pemerintah daerah.

“WTP itu adalah kewajiban pemerintah daerah (pemerintah provinsi, kota dan kabupaten se-Sulut) sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan,” kata Laurens yang merupakan pengajar di Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado (Unima) saat dihubungi publikreport.com, Senin 27 Mei 2019, sore.

Pencapaian kinerja pemerintah, Laurens menjelaskan, adalah merupakan tujuan dalam rangka pelaksanaaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakata. Dalam pencapaian kinerja tersebut, menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dipungut dari sumber-sumber pendapatan resmi pemerintah. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan standar pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel, transparan dan keterbukaan oleh semua penyelenggara negara.

“Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka BPK diberikan mandat sebagai satu-satunya pemeriksa eksternal bagi semua institusi pemerintahan, pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. BPK mengeluarkan opini bagi setiap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk semua institusi pemerintah. opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan,” jelasnya.

Sajian laporan keuangan itu, menurut Laurens didasarkan pada 4 indikator, yakni kesesuaian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sisten pengendalian intern. Opini WTP diberikan BPK kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, Laurens melanjutkan, menandakan pelaporan keuangannya telah disajikan dengan secara wajar materialnya, neracanya, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan LAK (Laporan Arus Kas).

“Dengan demikian opini WTP hanya berisikan penjelasan laporan yang memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran menyesatkan. Pemerintah daerah yang mendapat WTP sering masih ditemukan sejumlah catatan laporan keuangan oleh BPK untuk diperbaiki, walaupun tidak tergolong temuan berat,” paparnya.

Leave a Reply