JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah menyatakan terdapat 190 proyek mandek selama periode 2010-2017. Nilai investasi proyek itu mencapai Rp 351,9 triliun dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan US$ 54 miliar dari penanaman modal asing (PMA) atau sekitar Rp 725 triliun. Bila penanaman modal dalam dan luar negeri itu ditotal, nilai investasi dari 190 proyek yang mandek itu mencapai Rp 1.077 triliun.
Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan seratusan proyek mandek itu ada di beragam sektor. Dari 190 proyek mandek itu, sebanyak 51 proyek di antaranya berada di Jawa.
Sisanya menyebar di semua pulau dengan rincian di Sumatera 35 proyek, Kalimantan (26), Sulawesi (24), Bali dan Nusa Tenggara (9), serta Maluku dan Papua (18). Terdapat 20 proyek yang lokasinya belum ditentukan dan tujuh proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi.
BACA JUGA: 142 Proyek EBT Mangkrak, Diduga Karena Rencana ESDM Tak Matang
Edy mengatakan proyek mandek ini dipengaruhi banyak hal. “Paling utama terkait dengan masalah tanah,” katanya, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. Masalah lain yang mendominasi adalah perizinan dan peraturan yang terus berubah-ubah.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan permasalahan tersebut telah dibahas bersama dalam rapat koordinasi. Pemerintah tengah berupaya mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi mandeknya investasi itu.
BACA JUGA: TIFF = Tomohon Kota Pariwisata Dunia?
Pemerintah memutuskan membentuk satuan tugas untuk mengawal realisasi proyek-proyek tersebut. Satgas ini terdiri atas banyak kementerian yang berkaitan dengan proyek tersebut. “Nanti mereka diminta mulai mengidentifikasi dan mengecek, izin apa yang diperlukan sampai ke daerah sehingga mereka bisa mengawal,” tutur Darmin.
Darmin mengatakan pemerintah juga akan mempermudah perizinan yang dianggap krusial untuk realisasi investasi, terutama menyangkut logistik dan angkutan. Adapun proyek yang terealisasi paling banyak ada di sektor industri, infrastruktur, pariwisata, pertambangan, dan perdagangan.
TEMPO.com